Sosialisasi PP No 11 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa Lainnya

Sosialisasi PP No 11 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa Lainnya

Sosialisasi PP No 11 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa Lainnya.

Dengan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah memandang perlu memperhatikan kesejahteraan Kepala Desa (Kades), Sekretaris Desa (Sekdes), dan Perangkat Desa lainnya melalui penyesuaian penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya.

Atas pertimbangan tersebut, pemerintah memandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan pertimbangan tersebut, pada 28 Februari 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (tautan: PP Nomor 11 Tahun 2019).

Sosialisasi PP No 11 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa Lainnya

Dalam PP ini, pemerintah mengubah Pasal 81 menjadi sebagai berikut:

1.Penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD (Anggaran Dana Desa).

2. Bupati/Wali kota menetapkan besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, dengan ketentuan: a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp2.426.640,00 setara 120% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp2.224.420,00 setara 110% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a; dan c. besaran penghasilan tetap Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp2.022.200,00 setara 100% dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

“Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa,” bunyi Pasal 81 ayat (3) PP ini.

Menurut Pasal 81A PP ini, penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku. Dalam hal Desa belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, maka pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya diberikan terhitung mulai bulan Januari 2020.

Sosialisasi PP No 11 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa Lainnya

Terkait perubahan Pasal 81 itu, maka Pasal 100 PP tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah menjadi:

1. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

a. paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai: 1. Penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk belanja operasional pemerintahan desa, dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga; 2. Pelaksanaan pembangunan desa; 3. Pembinaan kemasyarakatan desa; dan 4. Pemberdayaan masyarakat desa.

b. paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya; dan 2. Tunjangan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

2. Penghasilan belanja desa sebagaimana dimaksud di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

PP ini menegaskan, hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan di atas (Pasal 81).

Penyelenggara Sosialisasi PP No 11 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kades, Sekdes, dan Perangkat Desa Lainnya

Untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif dan maksimal tentang pajak daerah maka Institut Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia(IP-IPI) akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Tentang Besaran Penghasilan Tetap Kades, Sekdes dan Perangkat Lainnya secara menyeluruh sesuai kebutuhan atau permintaan para peserta bimtek, dengan menghadirkan Narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, serta dari beberapa Universitas Tebaik di seluruh Indonesia.

Kami juga menerima Request atau Permintaan Materi Bimtek, Jadwal/Tanggal maupun Tempat Penyelenggaraan Bimtek sesuai keingingan para peserta bimtek.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Perpajakan Daerah.

Atas perhatiannya IP-IPI mengucapkan terimakasih.

Jadwal Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak

BIMTEK KEUANGAN

JADWAL BIMTEK NASIONAL

 



Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

Jadwal Bimtek 2019

Bulan Juli

Selasa - Rabu

02 - 03 Juli 2019 

Jumat - Sabtu

05 - 06 Juli 2019

Selasa - Rabu

09 - 10 Juli 2019

Jumat - Sabtu

12 - 13 Juli 2019

Selasa- Rabu

16 - 17 Juli 2019

Jumat - Sabtu

19 - 20 Juli 2019

Selasa- Rabu

23 - 24 Juli 2019

Jumat - Sabtu

26 - 27 Juli 2019

Jumat - Sabtu

30 - 31 Juli 2019

Jadwal Bimtek 2019

Bulan Agus

Jumat - Sabtu

02 - 03 Agus 2019

Selasa - Rabu

06 - 07 Agus 2019

Jumat - Sabtu

09 - 10 Agus 2019

Selasa - Rabu

13 - 14 Agus 2019

Jumat - Sabtu

16 - 17 Agus 2019

Selasa - Rabu

20 - 21 Agus 2019

Jumat - Sabtu

23 - 24 Agus 2019

Selasa - Rabu

27 - 28 Agus 2019

Jumat - Sabtu

30 - 31 Agus 2019

Jadwal Bimtek 2019

Bulan Sept

Selasa - Rabu

03 - 04 Sept 2019 

Jumat - Sabtu

06 - 07 Sept 2019

Selasa - Rabu

10 - 11 Sept 2019

Jumat - Sabtu

13 - 14 Sept 2019

Selasa - Rabu

17 - 18 Sept 2019

Jumat - Sabtu

20 - 21 Sept 2019

Selasa - Rabu

24 - 25 Sept 2019

Jumat - Sabtu

27 - 28 Sept 2019

Kami menerima Request Materi, Tanggal serta Tempat Penyelenggaraan Bimtek

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK

N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

Tlp/Fax : 021 352 4355
📱  HP/WA : Firman : 0812 8050 8860
📱  HP/WA :  Adelia : 0813 6775 4432
  Email : ip.ipi.goverment@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek BendaharaBimtek BendaharaBimtek Pengelolaan BMD - Barang Milik DaerahSosialisasi PP No 11 Tahun 2019

Bimtek Perpajakan Daerah Terlengkap 2019

Bimtek Perpajakan Daerah Terlengkap 2019

Bimtek Perpajakan Daerah Terlengkap 2019. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan/pajak daerah bagi aparatur pemerintah yang menangani bidang perpajakan di instansi pemerintah seluruh Indonesia, kami menyelenggarakan pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis, workshop serta sosialisasi materi/bidang perpajakan dengan materi-materi terbaru dan update.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.

Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan kepentingan umum suatu daerah.

Contohnya seperti pembangunan jalan, jembatan, pembukaan lapangan kerja baru, dan kepentingan pembangunan serta pemerintahan lainnya.

Selain untuk pembangunan suatu daerah, penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) yang digunakan pemerintah untuk menjalankan program-program kerjanya.

KLIK DI SINI UNTUK MATERI BIMTEK PERPAJAKAN LAINNYA:

Ciri-Ciri Pajak Daerah

Berikut ini ciri-ciri pajak daerah yang membedakannya dengan pajak pusat:

  1. Pajak daerah bisa berasal dari pajak asli daerah atau pajak pusat yang diserahkan ke daerah sebagai pajak daerah.
  2. Pajak daerah hanya dipungut di wilayah administrasi yang dikuasainya.
  3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan/pengeluaran untuk pembangunan dan pemerintahan daerah.
  4. Pajak daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) dan Undang-undang sehingga pajaknya dapat dipaksakan kepada subjek pajaknya.

Unsur-unsur yang ada dalam pajak daerah pada dasarnya sama seperti unsur pajak lainnya yakni subjek pajak daerah, objek pajak daerah, dan tarif pajak daerah.

Bimtek Perpajakan Daerah Terlengkap 2019

Jenis-jenis dan Tarif Pajak Daerah

Sama seperti pajak pusat, pajak daerah pun banyak jenisnya.

Pajak daerah dibedakan menjadi dua bagian yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Masing-masing bagian tersebut memiliki jenisnya masing-masing.

Berikut ini jenis-jenis pajak daerah beserta penjelasannya yang perlu Anda ketahui.

Pajak Provinsi

  1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
  2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
  3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
  4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
  5. Pajak Rokok

Pajak Kabupaten/Kota

  1. Pajak Hotel
  2. Pajak Restoran
  3. Pajak Hiburan
  4. Pajak Reklame
  5. Pajak Penerangan Jalan
  6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  7. Pajak Parkir
  8. Pajak Air Tanah
  9. Pajak Sarang Burung Walet
  10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  11. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Penyelenggara Bimtek Perpajakan Daerah Terlengkap 2019

Untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif dan maksimal tentang pajak daerah maka Institut Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia (IP-IPI) akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Tentang Perpajakan Daerah secara menyeluruh sesuai kebutuhan atau permintaan para peserta bimtek, dengan menghadirkan Narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, serta dari beberapa Universitas Tebaik di seluruh Indonesia.

Kami juga menerima Request atau Permintaan Materi Bimtek, Jadwal/Tanggal maupun Tempat Penyelenggaraan Bimtek sesuai keingingan para peserta bimtek.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Perpajakan Daerah.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Jadwal Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak

BIMTEK KEUANGAN

JADWAL BIMTEK NASIONAL

 



Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

Jadwal Bimtek 2019

Bulan Juli

Selasa - Rabu

02 - 03 Juli 2019 

Jumat - Sabtu

05 - 06 Juli 2019

Selasa - Rabu

09 - 10 Juli 2019

Jumat - Sabtu

12 - 13 Juli 2019

Selasa- Rabu

16 - 17 Juli 2019

Jumat - Sabtu

19 - 20 Juli 2019

Selasa- Rabu

23 - 24 Juli 2019

Jumat - Sabtu

26 - 27 Juli 2019

Jumat - Sabtu

30 - 31 Juli 2019

Jadwal Bimtek 2019

Bulan Agus

Jumat - Sabtu

02 - 03 Agus 2019

Selasa - Rabu

06 - 07 Agus 2019

Jumat - Sabtu

09 - 10 Agus 2019

Selasa - Rabu

13 - 14 Agus 2019

Jumat - Sabtu

16 - 17 Agus 2019

Selasa - Rabu

20 - 21 Agus 2019

Jumat - Sabtu

23 - 24 Agus 2019

Selasa - Rabu

27 - 28 Agus 2019

Jumat - Sabtu

30 - 31 Agus 2019

Jadwal Bimtek 2019

Bulan Sept

Selasa - Rabu

03 - 04 Sept 2019 

Jumat - Sabtu

06 - 07 Sept 2019

Selasa - Rabu

10 - 11 Sept 2019

Jumat - Sabtu

13 - 14 Sept 2019

Selasa - Rabu

17 - 18 Sept 2019

Jumat - Sabtu

20 - 21 Sept 2019

Selasa - Rabu

24 - 25 Sept 2019

Jumat - Sabtu

27 - 28 Sept 2019

Kami menerima Request Materi, Tanggal serta Tempat Penyelenggaraan Bimtek

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK

N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

Tlp/Fax : 021 352 4355
📱  HP/WA : Firman : 0812 8050 8860
📱  HP/WA :  Adelia : 0813 6775 4432
  Email : ip.ipi.goverment@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek BendaharaBimtek BendaharaBimtek Pengelolaan BMD - Barang Milik DaerahBimtek Pajak Daerah Terbaru Tahun 2019

Bimtek Keuangan Pedoman Penyusunan APBD TA 2020 Berdasarkan Permendagri No 33 Tahun 2019

Bimtek Keuangan Pedoman Penyusunan APBD TA 2020 Berdasarkan Permendagri No 33 Tahun 2019

Bimtek Keuangan Pedoman Penyusunan APBD TA 2020 Berdasarkan Permendagri No 33 Tahun 2019.

Kepada Yth :

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya. 
  • Di – Tempat

Dengan Hormat,

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Hal itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar mengatakan, dengan dikeluarkannya Permendagri tersebut diharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadikannya rujukan dalam penyusunan APBD Tahun 2020.

“Diharapkan agar Pemda dan DPRD mempedomani Permendagri tesebut dalam penyusunan APBD Tahun 2020,” kata Bahtiar di Jakarta, Kamis (13/6).

Sosialisasi Permendagri tersebut difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang rencananya akan dilaksanakan pada 18 Juni 2019, di Jakarta.

Regulasi dalam Permendagri tersebut menjadi instrumen Kemendagri dalam memberikan bimbingan dan evaluasi perencanaan APBD tahun Anggaran 2020 yang sedang disusun oleh Pemda dan DPRD.

Bimtek Keuangan Pedoman Penyusunan APBD TA 2020 Berdasarkan Permendagri No 33 Tahun 2019

Siklus pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya permasalahan keuangan yang berdampak pada konsekwensi hukum di kemudian hari. Selain itu, secara substansi pengelolaan keuangan daerah juga semaksimal mungkin berorientasi pada kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Untuk itu, kita perlu membangun kesamaan persepsi dan cara pandang terhadap regulasi dimaksud serta kesamaan pemahaman terhadap peranan APBD dalam konteks pembangunan daerah, yang harus diseleraskan dengan kebijakan pembangunan nasional.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, akan berimplikasi langsung terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Bimtek Keuangan Pedoman Penyusunan APBD TA 2020 Berdasarkan Permendagri No 33 Tahun 2019

Untuk itu, peran   Badan Anggaran DPRD, Tim anggaran Pemerintah Daerah, Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran serta aparat pengelola keuangan lainnya sangat berperan penting dalam menentukan baik buruknya kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penyusunan dan pembahasan rancangan KUA, PPAS dan APBD tahun anggaran 2020, Pemerintah daerah dan DPRD harus lebih cermat dan komprehensif, khususnya dalam melengkapi peraturan perundangan yang dibuat di daerah, seperti Perda dan peraturan serta keputusan kepala daerah. Selain itu, DPRD harus terus meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daerah.

Penyelenggara Bimtek Keuangan Pedoman Penyusunan APBD TA 2020 Berdasarkan Permendagri No 33 Tahun 2019

Oleh karena itu Institut Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia (IP-IPI) menyelenggarakan Bimtek dan Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 bersama Narasumber yang profesional dan ahli di bidangnya dari Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Keuangan dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang memberikan ilmunnya dan pemaparannya yang jelas dan tepat sesuai materi yang disajikan untuk para peserta bimtek.

Kami juga menerima Request atau Permintaan Materi Bimtek, Jadwal/Tanggal maupun Tempat Penyelenggaraan Bimtek disesuaikan dengan keingingan atau kebutuhan para peserta.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Jadwal Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak

BIMTEK KEUANGAN

JADWAL BIMTEK NASIONAL

 



Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

Jadwal Bimtek 2019

Bulan Juli

Selasa - Rabu

02 - 03 Juli 2019 

Jumat - Sabtu

05 - 06 Juli 2019

Selasa - Rabu

09 - 10 Juli 2019

Jumat - Sabtu

12 - 13 Juli 2019

Selasa- Rabu

16 - 17 Juli 2019

Jumat - Sabtu

19 - 20 Juli 2019

Selasa- Rabu

23 - 24 Juli 2019

Jumat - Sabtu

26 - 27 Juli 2019

Jumat - Sabtu

30 - 31 Juli 2019

Jadwal Bimtek 2019

Bulan Agus

Jumat - Sabtu

02 - 03 Agus 2019

Selasa - Rabu

06 - 07 Agus 2019

Jumat - Sabtu

09 - 10 Agus 2019

Selasa - Rabu

13 - 14 Agus 2019

Jumat - Sabtu

16 - 17 Agus 2019

Selasa - Rabu

20 - 21 Agus 2019

Jumat - Sabtu

23 - 24 Agus 2019

Selasa - Rabu

27 - 28 Agus 2019

Jumat - Sabtu

30 - 31 Agus 2019

Jadwal Bimtek 2019

Bulan Sept

Selasa - Rabu

03 - 04 Sept 2019 

Jumat - Sabtu

06 - 07 Sept 2019

Selasa - Rabu

10 - 11 Sept 2019

Jumat - Sabtu

13 - 14 Sept 2019

Selasa - Rabu

17 - 18 Sept 2019

Jumat - Sabtu

20 - 21 Sept 2019

Selasa - Rabu

24 - 25 Sept 2019

Jumat - Sabtu

27 - 28 Sept 2019

Kami menerima Request Materi, Tanggal serta Tempat Penyelenggaraan Bimtek

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK

N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran :

Tlp/Fax : 021 352 4355
📱  HP/WA : Firman : 0812 8050 8860
📱  HP/WA :  Adelia : 0813 6775 4432
  Email : ip.ipi.goverment@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek BendaharaBimtek BendaharaBimtek Pengelolaan BMD - Barang Milik DaerahBimtek Keuangan Pedoman Penyusunan APBD

Info Bimtek Penyusunan APBD 2020 sesuai Permendagri No 33 Tahun 2019

Info Bimtek Penyusunan APBD 2020 sesuai Permendagri No 33 Tahun 2019

Info Bimtek Penyusunan APBD 2020 sesuai Permendagri No 33 Tahun 2019. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Hal itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar mengatakan, dengan dikeluarkannya Permendagri tersebut diharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadikannya rujukan dalam penyusunan APBD Tahun 2020.

“Diharapkan agar Pemda dan DPRD mempedomani Permendagri tesebut dalam penyusunan APBD Tahun 2020,” kata Bahtiar di Jakarta, Kamis (13/6).

Sosialisasi Permendagri tersebut difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang rencananya akan dilaksanakan pada 18 Juni 2019, di Jakarta.

Regulasi dalam Permendagri tersebut menjadi instrumen Kemendagri dalam memberikan bimbingan dan evaluasi perencanaan APBD tahun Anggaran 2020 yang sedang disusun oleh Pemda dan DPRD.

Info Bimtek Penyusunan APBD 2020 sesuai Permendagri No 33 Tahun 2019

Siklus pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya permasalahan keuangan yang berdampak pada konsekwensi hukum di kemudian hari. Selain itu, secara substansi pengelolaan keuangan daerah juga semaksimal mungkin berorientasi pada kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Untuk itu, kita perlu membangun kesamaan persepsi dan cara pandang terhadap regulasi dimaksud serta kesamaan pemahaman terhadap peranan APBD dalam konteks pembangunan daerah, yang harus diseleraskan dengan kebijakan pembangunan nasional.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, akan berimplikasi langsung terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pelatihan dan Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyusunan APBD Tahun 2020

Untuk itu, peran   Badan Anggaran DPRD, Tim anggaran Pemerintah Daerah, Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran serta aparat pengelola keuangan lainnya sangat berperan penting dalam menentukan baik buruknya kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penyusunan dan pembahasan rancangan KUA, PPAS dan APBD tahun anggaran 2020, Pemerintah daerah dan DPRD harus lebih cermat dan komprehensif, khususnya dalam melengkapi peraturan perundangan yang dibuat di daerah, seperti Perda dan peraturan serta keputusan kepala daerah. Selain itu, DPRD harus terus meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daerah.

Penyelenggara Info Bimtek Penyusunan APBD 2020 sesuai Permendagri No 33 Tahun 2019

Oleh karena itu Lembaga pengembangan Ilmu Pengetahuan (LPIP) menyelenggarakan Bimtek dan Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 bersama Narasumber yang profesional dan ahli di bidangnya dari Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Keuangan dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang memberikan ilmunnya dan pemaparannya yang jelas dan tepat sesuai materi yang disajikan untuk para peserta bimtek.

Kami juga menerima Request atau Permintaan Materi Bimtek, Jadwal/Tanggal maupun Tempat Penyelenggaraan Bimtek disesuaikan dengan keingingan atau kebutuhan para peserta.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Jadual Bimtek Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020

Cannot find required Table

BIMTEK KEUANGAN

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

FASILITAS PESERTA



Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

Jadwal Bimtek 2019

Bulan Juli

Selasa - Rabu

02 - 03 Juli 2019 

Jumat - Sabtu

05 - 06 Juli 2019

Selasa - Rabu

09 - 10 Juli 2019

Jumat - Sabtu

12 - 13 Juli 2019

Selasa- Rabu

16 - 17 Juli 2019

Jumat - Sabtu

19 - 20 Juli 2019

Selasa- Rabu

23 - 24 Juli 2019

Jumat - Sabtu

26 - 27 Juli 2019

Jumat - Sabtu

30 - 31 Juli 2019

Jadwal Bimtek 2019

Bulan Agus

Jumat - Sabtu

02 - 03 Agus 2019

Selasa - Rabu

06 - 07 Agus 2019

Jumat - Sabtu

09 - 10 Agus 2019

Selasa - Rabu

13 - 14 Agus 2019

Jumat - Sabtu

16 - 17 Agus 2019

Selasa - Rabu

20 - 21 Agus 2019

Jumat - Sabtu

23 - 24 Agus 2019

Selasa - Rabu

27 - 28 Agus 2019

Jumat - Sabtu

30 - 31 Agus 2019

Jadwal Bimtek 2019

Bulan Sept

Selasa - Rabu

03 - 04 Sept 2019 

Jumat - Sabtu

06 - 07 Sept 2019

Selasa - Rabu

10 - 11 Sept 2019

Jumat - Sabtu

13 - 14 Sept 2019

Selasa - Rabu

17 - 18 Sept 2019

Jumat - Sabtu

20 - 21 Sept 2019

Selasa - Rabu

24 - 25 Sept 2019

Jumat - Sabtu

27 - 28 Sept 2019

Kami menerima Request Materi, Tanggal serta Tempat Penyelenggaraan Bimtek

 

Penting :

Berhubung keterbatasan Hotel diharap menghubungi 3 hari sebelum pelaksanaan Pelatihan

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : (021) 2120 1242
📱  HP/WA : Hesti  :  0852 1556 1179
📱  HP/WA : Fadlan : 0852 1556 1189
   Email : bimtek.lpip@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek BendaharaBimtek BendaharaSosialisasi dan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Info Bimtek Penyusunan APBD 2020

Pelatihan dan Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyusunan APBD Tahun 2020

Pelatihan dan Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyusunan APBD Tahun 2020

Pelatihan dan Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyusunan APBD Tahun 2020. 

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. Hal itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar mengatakan, dengan dikeluarkannya Permendagri tersebut diharapkan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadikannya rujukan dalam penyusunan APBD Tahun 2020.

“Diharapkan agar Pemda dan DPRD mempedomani Permendagri tesebut dalam penyusunan APBD Tahun 2020,” kata Bahtiar di Jakarta, Kamis (13/6).

Sosialisasi Permendagri tersebut difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri yang rencananya akan dilaksanakan pada 18 Juni 2019, di Jakarta.

Regulasi dalam Permendagri tersebut menjadi instrumen Kemendagri dalam memberikan bimbingan dan evaluasi perencanaan APBD tahun Anggaran 2020 yang sedang disusun oleh Pemda dan DPRD.

Pelatihan dan Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyusunan APBD Tahun 2020

Siklus pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban, harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, guna menghindari timbulnya permasalahan keuangan yang berdampak pada konsekwensi hukum di kemudian hari. Selain itu, secara substansi pengelolaan keuangan daerah juga semaksimal mungkin berorientasi pada kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Untuk itu, kita perlu membangun kesamaan persepsi dan cara pandang terhadap regulasi dimaksud serta kesamaan pemahaman terhadap peranan APBD dalam konteks pembangunan daerah, yang harus diseleraskan dengan kebijakan pembangunan nasional.

Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, akan berimplikasi langsung terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pelatihan dan Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyusunan APBD Tahun 2020

Untuk itu, peran   Badan Anggaran DPRD, Tim anggaran Pemerintah Daerah, Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran serta aparat pengelola keuangan lainnya sangat berperan penting dalam menentukan baik buruknya kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Dalam penyusunan dan pembahasan rancangan KUA, PPAS dan APBD tahun anggaran 2020, Pemerintah daerah dan DPRD harus lebih cermat dan komprehensif, khususnya dalam melengkapi peraturan perundangan yang dibuat di daerah, seperti Perda dan peraturan serta keputusan kepala daerah. Selain itu, DPRD harus terus meningkatkan kemampuannya untuk melaksanakan fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan terhadap pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan daerah.

Penyelenggara Bimtek Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Penyusunan APBD Tahun 2020

Oleh karena itu Lembaga pengembangan Ilmu Pengetahuan (LPIP) menyelenggarakan Bimtek Permendagri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 bersama Narasumber yang profesional dan ahli di bidangnya dari Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Keuangan dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang memberikan ilmunnya dan pemaparannya yang jelas dan tepat sesuai materi yang disajikan untuk para peserta bimtek.

Kami juga menerima Request atau Permintaan Materi Bimtek, Jadwal/Tanggal maupun Tempat Penyelenggaraan Bimtek disesuaikan dengan keingingan atau kebutuhan para peserta.

Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk acara bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi program serta undang-undang pemerintah di Bidang Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih.

Jadual Bimtek Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020

Cannot find required Table

BIMTEK KEUANGAN

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK
N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

FASILITAS PESERTA



Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

Jadwal Bimtek 2019

Bulan Juli

Selasa - Rabu

02 - 03 Juli 2019 

Jumat - Sabtu

05 - 06 Juli 2019

Selasa - Rabu

09 - 10 Juli 2019

Jumat - Sabtu

12 - 13 Juli 2019

Selasa- Rabu

16 - 17 Juli 2019

Jumat - Sabtu

19 - 20 Juli 2019

Selasa- Rabu

23 - 24 Juli 2019

Jumat - Sabtu

26 - 27 Juli 2019

Jumat - Sabtu

30 - 31 Juli 2019

Jadwal Bimtek 2019

Bulan Agus

Jumat - Sabtu

02 - 03 Agus 2019

Selasa - Rabu

06 - 07 Agus 2019

Jumat - Sabtu

09 - 10 Agus 2019

Selasa - Rabu

13 - 14 Agus 2019

Jumat - Sabtu

16 - 17 Agus 2019

Selasa - Rabu

20 - 21 Agus 2019

Jumat - Sabtu

23 - 24 Agus 2019

Selasa - Rabu

27 - 28 Agus 2019

Jumat - Sabtu

30 - 31 Agus 2019

Jadwal Bimtek 2019

Bulan Sept

Selasa - Rabu

03 - 04 Sept 2019 

Jumat - Sabtu

06 - 07 Sept 2019

Selasa - Rabu

10 - 11 Sept 2019

Jumat - Sabtu

13 - 14 Sept 2019

Selasa - Rabu

17 - 18 Sept 2019

Jumat - Sabtu

20 - 21 Sept 2019

Selasa - Rabu

24 - 25 Sept 2019

Jumat - Sabtu

27 - 28 Sept 2019

Kami menerima Request Materi, Tanggal serta Tempat Penyelenggaraan Bimtek

 

Penting :

Berhubung keterbatasan Hotel diharap menghubungi 3 hari sebelum pelaksanaan Pelatihan

Konfirmasi Pendaftaran :

  Tlp/Fax : (021) 2120 1242
📱  HP/WA : Hesti  :  0852 1556 1179
📱  HP/WA : Fadlan : 0852 1556 1189
   Email : bimtek.lpip@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek BendaharaBimtek BendaharaSosialisasi dan Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018Bimtek Sosialisasi Permendagri Nomor 33 Tahun 2019