BIMTEK KEUANGAN

Bimtek Keuangan

Kepada Yth,

  • Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia
  • Sektetariat DPRD, Sekretariat Daerah Se-Indonesia
  • Kepala Dinas, Kantor, Badan Se-Indonesia
  • Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Se-Indonesia
  • Cq. Kabag/Kasubbag, Kabid/Kasubbid Keuangan, Bendahara dan Lainnya. 

Di – T empat

Dengan Hormat,

Institut Pengembangan Ilmu Pengetahuan Indonesia (IP-IPI) adalah Institut/Lembaga yang memiliki kegiatan utama berupa bimtek, diklat, workshop, konsultansi dan pengembangan SDM dalam bidang ekonomi dan kebijakan publik. Di bidang bimtek, IP-IPI memiliki keunggulan kualitas dan pengalaman. IP-IPI juga terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan cakupan bimtek berbasis ekonomi yang responsif terhadap perkembangan regulasi dan isu terkini di bidang sektor publik.

Melalui surat ini kami mengajak Bapak/Ibu/Saudara untuk bergabung baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota/Provinsi, DPRD, BUMD, dan lembaga pemerintah lain yang tersebar di seluruh tanah air, dengan mengikuti pelatihan dalam format Bimtek/Diklat berikut:

Berikut Beberapa Materi Bimtek Keuangan yang dapat dipilih:

  1. Peran APIP Dalam Akuntabilitas Keuangan melalui Reviu dan Implementasi SPIP;
  2. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
  3. Mendagri Sebut Dana Kelurahan Diatur dalam Undang-Undang Pemda;
  4. Peran Inspektorat Awasi Pengaduan pada Organisasi Perangkat Daerah ( OPD );
  5. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
  6. Mekanisme dan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2018 Perubahan Ketiga dari Permendagri Nomor 32 Tahun 2011;
  7. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019; 
  8. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
  9. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
  11. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Aset Daerah Berbasis Aplikasi E.SIPKD, E.REPORTING dan E.SIAP/BMD;
  12. Bimtek Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2.7 berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  13. Bimtek Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
  14. Implementasi PerMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  15. Teknik Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan PerMENPAN RB Nomor 53 Tahun 2014;

Materi Bimtek Keuangan

  1. Implementasi Transakasi Non Tunai dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah;
  2. Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
  3. Meknisme Penyusunan Laporan Keuangan (Wajar Tanpa Pengecualian) serta Pengelolaan Kas OPD sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan PP Nomor 71 Tahun 2010;
  4. Aspek Akuntansi dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
  6. Implementasi Perpres Nomor 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 dan Mekanisme Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah sesuai dengan PMK Nomor 165 Tahun 2014;
  7. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2013;
  8. Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah sesuai PP Nomor 10 THN 2011 Serta Mekanisme Pengelolaan Hibah sesuai PMK Nomor 191/PMK.05/2011;
  9. Strategi Sistem Penyusunan Neraca Awal dan Akhir Pemerintah Daerah;
  10. Perencanaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008;
  11. Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.02/2018 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018;
  12. Pedoman Umum Penyusunan APBD TA 2019 serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  13. Sistem Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA), PPTK, PPK Dan Bendahara;
  14. Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan;
  15. Bimtek Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);

Materi Bimbingan Teknis Keuangan

  1. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan OPD;
  2. Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah;
  3. Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah;
  4. Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah sebagai wujud untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK;
  5. Implementasi Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemda;
  6. Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja;
  7. Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelola Keuangan Daerah dalam rangka Mewujudkan Laporan Keuangan yang Berkualitas guna memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
  8. Reviu Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri Nomor 4 Tahun 2008;
  9. Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN);
  10. Implementasi Permenkeu Nomor 57 Tahun 2015 Perubahan Atas Permenkeu Nomor 53 Tahun 2014 dan Pengaruhnya terhadap Pelaksanaan Perjalanan Dinas Daerah;
  11. Sistem dan Prosedur Kerja Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
  12. Penajaman Penyusunan LAKIP, RENSTRA, RKA, DPA, Anggaran Kas serta Penetapan KUA-PPAS dan Sistem dan Prosedur Kerja Bendahara;
  13. Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja OPD dan RKPD;
  14. Strategi Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah Sebagai Wujud Untuk mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK;

Bimtek Keuangan

  1. Penyusunan Anggaran, Penatausahaan Keuangan dan Perbendaharaan Keuangan Daerah Berdasarkan Permendagri 52/2015, Permendagri 55/2008 dan Permendagri 21/2011;
  2. Penatausahaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban PA, PPK, PPTK dan Bendahara;
  3. Mekanisme Penatausahaan Pertanggungjawaban APBD Bagi Bebdahara OPD Serta Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Pemda Berdasarkan Permendagri 55/2008, 21/2011, PP 71/2010 dan Permendagri 64/2014;
  4. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK ( TLRHP BPK );
  5. Teknis dan Prosedur Akuntansi Penerimaan & Pengeluaran serta Mekanisme Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan OPD Meuju Opini WTP sesuai PP 71/2010 & Permendagri 21/2011;
  6. Kesiapan Pemda Menghadapi Audit Atas Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD;
  7. Manajemen Keuangan Puskemas Bagi Staf Puskesmas Provinsi, Kabupaten dan Kota;

Penyelenggara Bimtek keuangan Pemerintah Daerah

Peserta dikenakan biaya Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per orang, termasuk penginapan dan akomodasi selama 4 hari 3 malam. Fasilitas yang didapatkan oleh setiap peserta adalah sebagai berikut:

  1. Makan pagi, siang dan malam bagi yang menginap;
  2. Makan siang buffet satu kali dan coffee break dua kali (pagi dan sore);
  3. Kit terdiri dari tas, blocknote, ballpoint, modul, Flashdisk materi;
  4. Sertifikat; dan
  5. Ransel/Tas.

Kami juga menerima Reguest atau Permintaan Materi Bimtek, Jadwal/Tanggal maupun Tempat Penyelenggaraan Bimtek sesuai keingingan para peserta bimtek.

Jadwal Bimbingan Teknis Pemeriksaan Pajak

BIMTEK NASIONAL

JADWAL BIMTEK NASIONAL

 



Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

Jadwal Bimtek 2019

Bulan Juli

Selasa - Rabu

02 - 03 Juli 2019 

Jumat - Sabtu

05 - 06 Juli 2019

Selasa - Rabu

09 - 10 Juli 2019

Jumat - Sabtu

12 - 13 Juli 2019

Selasa- Rabu

16 - 17 Juli 2019

Jumat - Sabtu

19 - 20 Juli 2019

Selasa- Rabu

23 - 24 Juli 2019

Jumat - Sabtu

26 - 27 Juli 2019

Jumat - Sabtu

30 - 31 Juli 2019

Jadwal Bimtek 2019

Bulan Agus

Jumat - Sabtu

02 - 03 Agus 2019

Selasa - Rabu

06 - 07 Agus 2019

Jumat - Sabtu

09 - 10 Agus 2019

Selasa - Rabu

13 - 14 Agus 2019

Jumat - Sabtu

16 - 17 Agus 2019

Selasa - Rabu

20 - 21 Agus 2019

Jumat - Sabtu

23 - 24 Agus 2019

Selasa - Rabu

27 - 28 Agus 2019

Jumat - Sabtu

30 - 31 Agus 2019

Jadwal Bimtek 2019

Bulan Sept

Selasa - Rabu

03 - 04 Sept 2019 

Jumat - Sabtu

06 - 07 Sept 2019

Selasa - Rabu

10 - 11 Sept 2019

Jumat - Sabtu

13 - 14 Sept 2019

Selasa - Rabu

17 - 18 Sept 2019

Jumat - Sabtu

20 - 21 Sept 2019

Selasa - Rabu

24 - 25 Sept 2019

Jumat - Sabtu

27 - 28 Sept 2019

Kami menerima Request Materi, Tanggal serta Tempat Penyelenggaraan Bimtek

TEMPAT PENYELENGGARAAN BIMTEK

N0  HOTEL KOTA
1 OASIS AMIR JAKARTA
2 IBIS TRANS STUDIO BANDUNG
3 EDEN KUTA BALI
4 ABADI JOGJA YOGYAKARTA
5 NAGOYA PLASA BATAM
6 GOLDEN PALACE LOMBOK
7 IBIS CITY CENTER MAKASSAR
8 TUNJUNGAN PLAZA SURABAYA
9 ARIA GAJAYANA MALANG

 

Informasi :

Konfirmasi /Pendaftaran dapat menghubungi Contact Person, 3 hari sebelum pelaksanaan pelatihan
Biaya Kontribusi untuk satu pelaksanaan Pelatihan sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
Biaya yang tercantum sudah termasuk : penginapan selama 4 hari 3 malam, modul, tas, materi/makalah, FD materi, sertifikat dan konsumsi/coffee break selama pelatihan berlangsung

Kami melayani permintaan kegiatan di luar daerah dengan waktu/tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan (minimal 7 orang peserta).

Konfirmasi Pendaftaran : 

  Tlp/Fax : (021) 837 111 05
📱  HP/WA :  Agus  :  0852 1556 1189
📱  HP/WA :  Lenny : 0812 1921 8581
   Email : pusat.diklat.teknis@gmail.com

Pusdiklat Kemendagri

Bimtek BendaharaBimtek BendaharaBimtek Pengelolaan BMD - Barang Milik DaerahSosialisasi PP No 11 Tahun 2019